BANDUNG, KONTRASNEW.com – Tiga paket pekerjaan konstruksi yang terdisposisikan ke Balai Unit Pelayanan Teknis Daerah Pekerjaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan (UPTD PJ2WP) IV Garut diduga “beraroma bangkai”. Pasalnya hingga Rabu (11/10/2026), masih bungkam tanpa kejelasan.
Padahal disposisi Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat Agung Wahyudi selaku Pengguna Anggaran sudah jelas tertera pada tanda terima ketiga surat konfirmasi untuk dijawab namun diabaikan.
Indikasi kuat diabaikannya instruksi kepala dinas oleh Kepala Balai UPTD PJ2WP IV Garut Ayi Gunari Arifin memunculkan dugaan, pelaksanaan ketiga paket tersebut “beraroma bangkai”.
Bungkamnya UPTD PJ2WP IV diduga merupakan sikap agar media tidak memiliki celah menginvestigasi lebih dalam paket proyek yang bersumber dari APBD TA 2026.
Berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak digital (online), kasus-kasus yang mencuat pada pekerjaan infrastruktur di DBMPR Jabar kerap terjadi di sepanjang tahun anggaran sehingga bukan hal asing jika memilih bungkam.
Disposisi Agung Wahyudi terkait tiga konfirmasi tertulis Kontrasnew.com menyoal transparansi pelaksanaan paket-paket tahun anggaran 2026 di DBMPR Jabar pada Senin (5/10/2026).
Surat yang ditujukan ke Kadis DBMPR Agung Wahyudi tersebut, pertama, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Garut – Cikajang Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) pagu Rp11.003.269.611 yang dikonfirmasikan melalui Surat Nomor: 202 Kontras New Online/Okt/2026.
Kedua, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Cikajang Pameungpeuk Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) pagu Rp13.483.132.389 yang dikonfirmasikan melalui surat Nomor: 203 Kontras New Online/Okt/2026.
Dan ketiga, Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Garut – Cilandak Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) pagu Rp13.295.767.132 yang dikonfirmasikan melalui surat Nomor: 204 Kontras New Online/Okt/2026. Total pagu ketiga paket proyek tersebut Rp37.782.169.132.
Pertanyaan ketiga surat tersebut sama, yakni mempertanyakan nomor kontrak; perusahaan pelaksana pekerjaan; nama kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), disertakan nomor kontak.
Kemudian mempertanyakan volume pekerjaan yang sudah terpasang dengan total volume pada kontrak terkait progres yang sedang berjalan; waktu provisional hand over (PHO); dan apakah sudah berlandaskan ketentuan perpres pengadaan barang/jasa, ketentuan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa, serta mengacu kepada surat perjanjian kontrak/syarat-syarat umum kontrak.
Kepala Dinas Agung Wahyudi yang disambangi berkali-kali di kantornya hingga pemberitaan ini belum berhasil ditemui. Hanya Staf Humas bernama Wawan yang selalu menghampiri. “Nanti akan disampaikan,” ucapnya.
(ANDRY G TOBING)
