MANADO, KONTRASNEW.com – Musyawarah Daerah (Musda) Perdana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara sukses diselenggarakan di Aula Sam Ratulangi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Manado, pada Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi pengawasan dana desa serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di seluruh wilayah Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Minahasa Tenggara.
Musda dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara. Kehadirannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Menjelang pelaksanaan Musda tingkat provinsi, kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa Tenggara telah resmi dibentuk pada awal Agustus 2026. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara, Vanda Rantung, SE, dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPC Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa Tenggara.
Pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran organisasi hingga ke desa-desa. Srikandi Jaga Desa diharapkan mampu menjadi mitra yang aktif bagi pemerintah daerah maupun Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.
Melalui peran edukatif dan pendampingan kepada aparatur desa, organisasi ini berkomitmen meningkatkan pemahaman mengenai administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, sekaligus memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Musda Perdana DPD Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara pun menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi, menyatukan visi, serta memperkuat komitmen seluruh pengurus dalam mengawal pembangunan desa yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat..**
(fifa)
