JAKARTA, KONTRASNEW.com – Rencana pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dengan biaya sebesar Rp 1,6 miliar per gerai yang disampaikan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mendapat tanggapan kritis dari pengurus koperasi di tingkat kelurahan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 18 November 2025, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menyatakan bahwa angka tersebut merupakan biaya yang “sangat rasional” dan berlaku secara nasional. Dengan estimasi tersebut, nilai pembangunan setara Rp 2,9 juta per meter persegi.
Joao juga menyampaikan bahwa jika perhitungan menggunakan indeks konstruksi daerah, total kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp 600 triliun, mengingat perbedaan biaya pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga, Marwan Aziz, menilai pendekatan tersebut kurang tepat untuk tahap awal pembentukan koperasi.
Menurutnya, pembangunan fisik seharusnya dilakukan secara bertahap menyesuaikan perkembangan usaha koperasi.
“Mestinya bertahap menyesuaikan perkembangan usaha koperasi. Jangan terlalu banyak anggaran dipakai untuk pembangunan kantor,” ujar Marwan dalam siaran pers yang di terima KONTRASNEW. di Jakarta Selatan, (27/11).
Ia menegaskan bahwa prioritas utama koperasi adalah memperkuat modal usaha, bukan membangun infrastruktur fisik yang justru berpotensi membebani pengurus dan anggota koperasi.
“Kalau terlalu banyak di pembangunan kantor atau gerai, itu menjadi beban utang bagi pengurus KMP. Yang utama harus diperkuat adalah modal usaha,” tambahnya.
Marwan, yang juga mahasiswa Pascasarjana Program Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, menekankan bahwa pengembangan koperasi harus berorientasi pada keberlanjutan bisnis, penguatan ekosistem usaha, dan kesejahteraan anggota.
Fokus pada Prioritas Koperasi: Modal, SDM, dan Ekosistem Usaha
Dalam tahap awal pembentukan, menurut penilain Marwan, Koperasi Merah Putih lebih membutuhkan dukungan berupa: pertama Penguatan permodalan, kedua Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, ketiga Pembentukan jaringan supplier dan fasilitas usaha, yang keempat Digitalisasi layanan koperasi, serta Pendampingan operasional.
“Pembangunan fisik, menurut hemat kami sebagai pengurus Koperasi Merah Putih, dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan atau menyesuaikan perkembangan usaha koperasi di lapangan,” ujar Marwan.
Dengan munculnya perdebatan ini lanjut Marwan, para pengurus KMP berharap pemerintah melakukan evaluasi agar pembiayaan pembangunan Koperasi Merah Putih tidak membebani koperasi.
“Melainkan benar-benar memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,”tandas mantan peneliti LP3ES Jakarta ini.
Sementara itu pada kesempatan terpisah, Ketua KKMP Karet Kuningan Wardjoko juga menjelaskan bahwa, pembangunan kantor KMP di Jakarta tidak bisa disamakan dengan wilayah lain, Jakarta Otonominya ada ditingkat Propinsi. “Dan juga potensi wilayahnya lebih banyak sektor jasa dan UMKM, kami sudah merekrut puluhan UMKM dan usaha mikro plus usaha rumahan yang ada diwilayah,” ungkap Wardjoko.
“Kami meminta Gubernur untuk segera meminta badan Aset Pemda untuk mendata aset-aset mana yg bisa digunakan untuk KKMP, banyak aset-aset Pemda yang bisa digunakan khususnya di Jakarta selatan,” harap Wardjoko.
Wardjoko mengatakan, kami di Karet Kuningan sedang membangun kantor dan gerai untuk kantor KMP dengan dana para angggota serta simpanan sukarela, mudah-mudahan bisa segera selesai.
Ia pun meminta Gubernur untuk segera merealisasikan keluhan pengurus menyangkut pengadaan dan pembangunan kantor dan gerai KKMP di DK Jakarta.
Indra
