SUKABUMI, KONTRASNEW.Com – Sorotan tajam terhadap dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret Ketua Korwil PKBM Wilayah 1 Pelabuhan Ratu berinisial DODI tampaknya belum juga dijawab secara substansial. Alih-alih menjelaskan duduk perkara secara terbuka, oknum tersebut justru dinilai sibuk menggiring opini publik lewat pemberitaan bantahan di sejumlah media.
Dalam klarifikasinya, DODI membantah adanya pungli. Ia berdalih bahwa dana yang dikumpulkan dari para kepala PKBM merupakan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya untuk kegiatan organisasi. Bahkan ia menyebut anggaran itu telah diajukan melalui sistem ARKAS dan disahkan oleh dinas terkait.
“Dalam satu semester ada banyak kegiatan, baik di tingkat wilayah maupun tingkat kabupaten. Kami hanya membantu memfasilitasi agar seluruh PKBM dapat menggunakan dana yang telah dialokasikan dan disahkan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Namun bantahan tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika memang anggaran kegiatan sudah diajukan dan disahkan melalui sistem resmi, mengapa masih ada praktik penarikan dana dari para kepala PKBM? Publik menilai logika tersebut janggal dan terkesan dipaksakan untuk menutup isu yang sudah terlanjur mencuat.
Sejumlah pengelola PKBM pun mulai mempertanyakan motif di balik dalih “pemerataan” yang sebelumnya disebut-sebut sebagai alasan pengumpulan dana. Bagi mereka, istilah itu terdengar lebih seperti pembungkus halus dari praktik yang tidak semestinya terjadi di lingkungan pendidikan nonformal.
Lebih ironis lagi, energi yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki tata kelola justru habis untuk membangun narasi pembelaan di media. Kritik yang muncul bukan dijawab dengan transparansi, melainkan dengan serangkaian bantahan yang dinilai berputar-putar.
Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penjelasan yang jernih dan tanpa audit yang terbuka, maka kepercayaan terhadap pengelolaan dana pendidikan nonformal bisa semakin tergerus. Publik berhak tahu apakah benar ini sekadar kegiatan organisasi, atau justru praktik pungutan yang dibungkus dengan istilah koordinasi.
Sementara di tempat terpisah wartawan KontraS Deru mendapat ancaman dari Rudi pengurus PKBM MERCUSUAR yang ada dugaan telah melakukan mark up di dapodik PKBM tersebut yang terakomodir oleh BOSP mempunyai 180 orang terdiri dari paket B 71 paket C 109, mungkin karena takut bobrok nya terbongkar sehingga Rudi ancam wartawan KontraS mau di teluh alias di santet,
“Si Deru mah ngaresahkeun teuing ku saya rek diteluh, Kajen udunan, didieu mah loba tukang teluh, di sikat ku lemes moal katingali” ujar Saepuloh menirukan ancaman Rudi kepada wartawan KontraS, Rudi itu seorang guru yang akhlak nya patut di gugu dan ditiru tidak seharusnya bertindak arogan seperti PREMAN, tentu nya ini menjadi PR besar bagi kepala dinas pendidikan kabupaten Sukabumi untuk bisa membenahi nya
(Deru)
