DEPOK, KONTRASNEW.com – Pemkot Depok terus meningkatkan komitmennya untuk mengoptimalkan digitalisasi guna memajukan pelayanan kepada masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik.
Demikian yang diungkapkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2024 di Hotel Santika hari ini Selasa (19/11/24).
Ia mengatakan, Rakor TP2DD ini diharapkan dapat memperkuat langkah digitalisasi di Kota Depok untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi itu untuk memudahkan, menjadikan sistem lebih efektif dan efisien. Dengan digitalisasi, kepercayaan masyarakat kepada kita meningkat, sekaligus dapat mengurangi kebocoran anggaran,” kata Nina.
Nina mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. “Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat,” ujar Nina.
“Oleh karena, kita harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan peningkatan literasi kepada kelompok masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas bagi Perangkat Daerah (PD) juga menjadi prioritas,” ungkap Nina.
Nina pun menekankan pentingnya komitmen dan target yang jelas dalam pelaksanaan program digitalisasi. “Saya selalu bilang, target itu harus nomor satu. Kalau tidak maksimal, kita evaluasi lagi, dan cari tahu di mana letak kelemahannya. Komitmen ini termasuk kehadiran dan peran aktif semua pihak,” ungkapnya.
Ia mengatakan, Rakor TP2DD kali ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain, termasuk perwakilan dari Kota Bogor yang telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi dengan baik.
Nina menyampaikan harapannya agar Depok dapat belajar dari keberhasilan Kota Bogor. “Dulu Kota Bogor belajar dari kita, tapi sekarang mereka telah melampaui kita. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun depan kita bisa lebih baik,” ujar Pj Sekda.
Nina pun menambahkan, dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Nina mengapresiasi kerja keras tim TP2DD yang terus berkolaborasi dengan Bank BJB untuk memfasilitasi transaksi digital.
“Kami ingin transaksi pajak, retribusi, dan pelayanan lainnya sepenuhnya digital. Transaksi non-tunai ini tidak hanya mengurangi potensi penyelewengan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas. “Jika masyarakat telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar pajak dan retribusi, maka hak mereka harus terpenuhi, termasuk sarana dan prasarana yang memadai,” ungkap Nina.
Nina mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok menargetkan PAD sebesar Rp 2,4 triliun pada 2025, meningkat dari target 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Menurutnya, digitalisasi dan optimalisasi potensi daerah menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. “Potensi PAD harus dimaksimalkan, karena ini adalah penopang utama APBD kita,” katanya.
“Rapat koordinasi TP2DD ini, juga menjadi forum evaluasi rutin setiap bulan untuk memastikan program digitalisasi berjalan sesuai rencana. “Insya Allah dengan Rakor ini, kita terus melakukan koordinasi, belajar dari pengalaman kota lain seperti Bogor, dan menerapkannya di Depok demi kebaikan bersama,” ujar Nina mengakhiri.
Indra
