BOLAANG MONGONDOW.com – Ketua LSM KIBAR Sulawesi Utara, Jaino Maliki, menyoroti kinerja para Pejabat di lingkup Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 (BWSS1). Pasalnya, berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan di Wilayah Bolaang Mongondow, LSM KIBAR Sulut menemukan bahwa sejumlah Paket Proyek reguler (kontrak tahun tunggal) tahun 2023 milik BWSS1, tidak selesai dikerjakan hingga batas waktu pelaksanaan yakni akhir tahun 2023.
“Hasil investigasi kami kemarin, ada beberapa proyek yang tidak rampung, bahkan terpantau sudah terbengkalai. Salah satu contoh, yaitu paket Rehabilitasi DI. Kosinggolan (Tahap III) IPDMIP. Proyek pembangunan irigasi tersebut lantainya tidak dikerjakan. Ini mengindikasi pihak kontraktor tidak becus bekerja, pejabatnya juga lalai,” ujar Maliki, kepada media ini, Rabu (21/2/2023).
Dirinya juga mengecam tindakan pihak BWSS1, yang diduga menyewa preman kampung setempat, untuk mengintimidasi wartawan maupun LSM yang hendak mengambil data, dan dokumentasi foto di lokasi proyek.
“Dilokasi kami juga didatangi oleh oknum-oknum preman setempat, dengan maksud mengintimidasi sembari melarang kami mengambil dokumentasi foto. Bapak-bapak ada kepentingan apa disini? Jangan ambil gambar disini,” terang Maliki, menirukan gaya oknum preman saat mengancam.
Akan hal ini, Maliki dalam kapasitasnya sebagai Ketua LSM KIBAR Sulut, bersikukuh akan menyurati Kapolda Sulut, meminta agar pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menurunkan tim guna melakukan penyelidikan atas dugaan proyek mangkrak tersebut.
“Sikap BWSS1 yang menggunakan oknum Preman sebagai bemper di lapangan, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Para preman ini pasti ditugaskan untuk menjaga proyek terbengkalai itu, sehingga kami sebagai kontrol sosial masyarakat tidak bisa mengambil data. Kuat dugaan proyek tersebut bermasalah dan beraroma korupsi. Ini akan kami laporkan segera,” ucapnya berjanji.
Sementara itu, pihak BWSS1 Sulut, melalui staf Humas-nya saat dikonfirmasi, memberikan syarat yang rumit dan berbelit bagi media maupun LSM, untuk bisa mengakses informasi.
“Kalau mau konfirmasi, harus menyurat melalui website kami pak. Suratnya dikirim lewat format PDF. Kalau ketemu langsung dengan Pejabat Kami tidak bisa pak, begitu juga menyurat fisik tidak dilayani” terang staf perempuan BWSS1.
(Jay)
